REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sampah plastik ada di mana-mana. Setiap tahun, sekitar 400 juta metrik ton sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dan tempat-tempat seperti lautan, sungai, serta garis pantai. Sampah-sampah tersebut terurai menjadi potongan-potongan kecil atau mikroplastik yang kemudian masuk ke setiap sudut lingkungan bahkan ke dalam tubuh manusia.
Guna mengatasi masalah ini, sejak tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat perjanjian yang mengikat secara hukum. Dan pekan ini (13-19 November), para negosiator dari sekitar 150 negara berkumpul untuk membahas rincian perjanjian tersebut dalam Sesi Ketiga Komite Negosiasi Antarpemerintah yang digelar di Markas Besar Program Lingkungan (UNEP) PBB di Nairobi, Kenya.
Kelompok lain yang ikut berpartisipasi dalam sesi itu termasuk advokat kesehatan masyarakat, aktivis hak asasi manusia, aktivis lingkungan, dan industri minyak dan gas. Perusahaan minyak dan gas raksasa seperti ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, serta negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Rusia dan China, juga ikut berpartisipasi. Para pengembang minyak dan gas tersebut mendorong pesan yang sama yakni masalah polusi plastik dapat diselesaikan melalui daur ulang dan bentuk pengelolaan limbah lainnya, alih-alih mengurangi produksi plastik baru.
Sayangnya, berbagai penelitian dan investigasi selama bertahun-tahun termasuk oleh NPR, telah menunjukkan bahwa daur ulang tidak mampu mengurangi sampah plastik. “Mengurangi jumlah plastik baru yang dibuat merupakan prasyarat untuk mengendalikan polusi,” kata Carsten Wachholz, yang bekerja di Ellen MacArthur Foundation dan ikut memimpin Koalisi Bisnis untuk Global Plastics Treaty.
Karena itu, tantangan besar dalam negosiasi PBB kali ini adalah menghasilkan rencana yang efektif dalam mengurangi sampah plastik, dan juga mendapat dukungan dari semua negara yang terlibat. Akan tetapi menurut Wachholz, skenario terburuknya adalah beberapa negara dan perusahaan penghasil minyak dan gas akan memperjuangkan solusi yang menguntungkan bagi mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika