Jumat 10 Jan 2025 16:47 WIB

Menteri PU: Jakarta Bakal Tenggelam Jika Penggunaan Air Tanah tak Disetop

Cekungan air tanah di Jakarta sudah rusak.

Red: Satria K Yudha

Foto: Republika/Thoudy Badai

Warga beraktivitas di Kampung Teko, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Ahad (5/1/2025). Kampung Teko atau yang dikenal dengan nama Kampung Apung, merupakan pemukiman warga yang berada diatas permukaan air. Menurut Rudi (55), mulanya kawasan tersebut merupakan pemukiman yang berada di area Taman Pemakaman Umum Kapuk Teko. Namun pada tahun 1997, kawasan tersebut dilanda banjir hingga menyebabkan genangan yang tak kunjung surut. Genangan tersebut disebabkan oleh minimnya saluran air akibat pembangunan pabrik disekitar pemukiman serta kawasan yang berada di kontur tanah yang cekung. Genangan yang tampak seperti danau buatan tersebut terakhir surut pada tahun 1999, dan hingga saat ini tak pernah surut. Warga mensiasati kondisi tersebut dengan mendirikan bangunan tingkat sebagai antisipasi luapan banjir saat hujan deras. Meski demikian, Kampung Apung dulunya sempat menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta yang diinisiasi warga dengan menyajikan ciri khas pemukiman yang mengapung diatas air, mendirikan budidaya lele dan taman baca anak, namun kini redup. Rudi berharap, Kampung tersebut tak lagi mengapung diatas air, pasalnya, genangan air tersebut rawan dan dapat membahayakan warga sekitar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan penurunan permukaan tanah di Jakarta harus dicegah agar Jakarta tidak tenggelam. Oleh karena itu, dia menyambut baik langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempertimbangkan pemberhentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah.

"Ya betul sekali, sesuai dengan tujuan besar kita membangun suplai air untuk warga Jakarta, salah satunya itu. Pada suatu titik memang penggunaan air tanah harus dihentikan supaya permukaan tanah di Jakarta ini tidak tambah turun, sehingga kemudian Jakarta tenggelam itu tidak terjadi," katanya di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Baca Juga

Berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang mengambil langkah penghentian penggunaan air tanah, maka permukaan tanahnya tidak lagi mengalami penurunan. "Karena di negara lain begitu penggunaan air tanah dihentikan, kemudian permukaan tanah tidak turun," kata Dody.

Kementerian PU saat ini mengoptimalkan kehadiran infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur untuk bisa memberikan suplai air bersih kepada masyarakat Jakarta. Kementerian PU juga berkomitmen untuk tetap melanjutkan proyek SPAM Regional Karian-Serpong dalam rangka mengurangi ketergantungan masyarakat Jabotabek terhadap air tanah.

Dody menyampaikan pihaknya juga sedang mengajukan instruksi presiden (Inpres) untuk air minum dan air limbah dalam rangka mendukung pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat saluran air ke rumah-rumah tangga.

“Kita mengajukan inpres untuk air minum dan air limbah, sehingga kemudian kita bisa mendukung Pemda untuk membuat saluran ke rumah-rumah tangga," katanya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempertimbangkan pemberhentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah.

Penundaan hingga pemberhentian penerbitan izin baru terkait pemanfaatan air tanah di Jakarta dilatarbelakangi oleh kondisi cadangan air di provinsi tersebut.

Ia memaparkan bahwa berdasarkan kondisi cekungan air tanah (CAT), cekungan air tanah di Jakarta tergolong rusak, bukan sekadar kritis. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pengambilan air tanah yang intensif.

Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah di Jakarta, pemerintah belum menerbitkan izin baru.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan besarnya pengambilan air dari dalam tanah di Jakarta, selama puluhan tahun, mengakibatkan penurunan permukaan tanah.

Menurut dia, penurunan air tanah tersebut menyebabkan masyarakat pesisir utara Jakarta selalu terancam oleh bencana rob. Penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut terjadi setiap saat. Bahkan, dalam satu tahun, terjadi penurunan sebesar 10 cm di beberapa tempat.

Pemerintah berupaya agar suplai air, termasuk air baku, bisa memenuhi kebutuhan warga tanpa mengeksploitasi air tanah lebih buruk lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika