REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan CERAH menekankan pentingnya peningkatan pendanaan terhadap inisiatif ESG (Environmental, Social, and Governance), terutama dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Direktur Eksekutif Yayasan CERAH Agus Budiono menilai peningkatan pendanaan diperlukan untuk eksplorasi dan pengembangan energi terbarukan, serta pembiayaan inovatif yang dapat mendukung pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Budiono menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi ESG, terutama dari sisi perbankan. Ia menekankan perlunya peta jalan yang jelas dari sektor perbankan mengenai bagaimana ESG akan diimplementasikan ke depan. "Kalau hanya menjadi safeguard, menurut saya itu belum cukup kuat," ujarnya di sela diskusi Peran Investasi ESG Bank Domestik dalam Pendanaan Transisi Energi, Selasa (25/2/2025).
Ia menekankan perbankan harus memiliki kebijakan yang menjanjikan peningkatan pembiayaan untuk energi terbarukan dan pengurangan pembiayaan untuk energi fosil, khususnya batu bara dan PLTU. Menurut Budiono, belum ada bank di Indonesia yang memiliki kebijakan untuk mengurangi pembiayaan di sektor energi fosil. Hal ini berbeda dengan beberapa bank di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Budiono berharap agar perbankan Indonesia dapat memperketat aturan internal mereka, dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi pendanaan fosil, misalnya hingga tahun 2030. "Pengetahuan ini bisa dilakukan melalui mekanisme ESG, tetapi harus ada kebijakan yang jelas mengenai sampai kapan perbankan masih memberikan ruang terhadap portofolio di energi fosil," tambahnya.
Dengan meningkatnya tekanan global untuk beralih ke energi terbarukan, Budiono menekankan langkah-langkah konkret dari sektor perbankan sangat diperlukan untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia.
Dalam ESG Outlook 2025, lembaga think-tank Policy+ merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan fokus pada aspek sosial dan tata kelola. Bekerja sama dengan instansi terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah perlu memperluas peraturan nasional untuk mencakup semua aspek ESG.
Lembaga keuangan juga harus dipandu untuk mengintegrasikan hak asasi manusia, tindakan anti korupsi, kesejahteraan karyawan kesejahteraan karyawan, dan praktik pelibatan masyarakat ke dalam kerangka kerja operasional dan operasional dan kerangka kerja strategis mereka. Instansi terkait harus memberikan panduan ESG yang jelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika