REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia resmi meluncurkan Ocean Centre sebagai bagian dari inisiatif global Ocean Stewardship Coalition yang digagas UN Global Compact, di Jakarta, Selasa (15/7/2025). Peluncuran ini menandai komitmen Indonesia memperkuat keselamatan maritim, ekonomi biru, dan tata kelola laut berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Acara peluncuran di Jakarta digelar oleh UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) dengan dukungan strategis dari Kementerian PPN/Bappenas. Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serikat pekerja, hingga sektor keuangan.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan bahwa keamanan laut dan keberlanjutan lingkungan adalah fondasi ekonomi biru Indonesia.
“Ocean Centre Indonesia menjadi wadah penting untuk menyatukan kepakaran dan komitmen lintas sektor dalam satu kerangka kolaboratif yang konkret,” kata Febrian.
Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo AAT Sambodo, menyebut peluncuran Ocean Centre sejalan dengan Roadmap Blue Economy Indonesia 2023–2045. Ia juga mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam inisiatif ini.
Ocean Centre merupakan program jangka panjang dari UN Global Compact dan Lloyd’s Register Foundation, yang bertujuan mengatasi tantangan keselamatan laut secara lokal di tujuh negara, yaitu Brasil, Ghana, Kenya, India, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina.
Dagmara Karbowska, Senior Programme Manager Lloyd’s Register Foundation mengatakan, keselamatan laut merupakan prasyarat mendasar bagi terciptanya ekonomi laut yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Erik Giercksky dari UN Global Compact menegaskan peran Ocean Centre sebagai platform katalis bagi kolaborasi lintas sektor. “Kehadiran pusat ini di Indonesia adalah bagian penting dari komitmen global untuk mempercepat transformasi maritim,” ujarnya.
Ocean Centre Indonesia akan fokus pada empat bidang prioritas, yaitu pelabuhan dan perkapalan, perikanan tangkap dan budidaya, energi terbarukan lepas pantai, serta keuangan dan investasi. Pemilihan fokus ini berdasarkan kebutuhan nasional dan hasil konsultasi multipihak.
Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono menekankan pentingnya menempatkan keselamatan dan keberlanjutan sebagai nilai dasar dalam pengelolaan sektor kelautan. “Kita tidak hanya membangun industri yang lebih kuat, tetapi juga masa depan yang lebih adil dan berdaya tahan,” ujarnya.
Peluncuran juga ditandai dengan seremoni simbolik antara Bappenas dan IGCN, deklarasi dukungan dari perusahaan-perusahaan besar, serta dialog panel yang melibatkan pelaku industri, regulator, akademisi, LSM, dan asosiasi pekerja.
Presiden IGCN YW Junardy menutup acara dengan ajakan untuk memperkuat kolaborasi. “Perubahan sistemik hanya dapat terjadi bila dilakukan secara kolektif dan inklusif,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika