REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar dua refuse derived fuel (RDF) yang bakal dibangun pada 2024. Dengan terbangunnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai nantinya, legislator meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan bahwa pengelolaan sampah di DKI Jakarta akan terselesaikan, setidaknya pada 2025 mendatang.
"Tahun ini kan sudah ada RDF Bantar Gebang. Rencananya ada dua lagi, yakni RDF Rorotan Jakarta Utara dan RDF Pegadungan Jakarta Barat. Mudah-mudahan jadi semua 2024, paling tidak 2025 kita sudah menyelesaikan soal sampah," kata Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah.
RDF Rorotan nantinya bakal dibangun dengan peminjaman anggaran kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). RDF tersebut bakal dibangun Pemerintah Pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kalau satu dibangun PUPR kan kita sudah ada dua dengan kapasitas masing-masing 2.500 ton, berarti 5.000 ton. Dengan sampah kita 7.500 (per hari), kalau dikurangi 5.000 ton kan lumayan apalagi kalau bank sampah atau TPS kita berjalan artinya kan bisa terselesaikan," jelas dia.
Sementara itu, pembangunan RDF Pegadungan itu akan dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta seutuhnya. Dengan demikian, diharapkan urusan sampah bisa benar-benar terselesaikan di DKI Jakarta yang diketahui memproduksi sekitar 7.500-8.000 ton sampah per hari.
Ida menyebut tidak bisa memastikan bahwa efektivitas RDF bakal cukup dalam menyelesaikan masalah sampah. Namun setidaknya ada optimisme dengan perhitungan yang ada.
Ida menambahkan, dia menyinggung mengenai penyumbang terbesar sampah di DKI Jakarta yang mesti melakukan upaya di hulu. Diantaranya peran Perumda Pasar Jaya yang menjadi salah satu kontributor tertinggi dalam memproduksi sampah.
"Kalau Pasar Jaya bisa selesaikan sendiri cukup lumayan karena Pasar Jaya penyumbang sampah 10 persen lebih," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
