REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Limbah makanan adalah penyumbang terbesar tempat pembuangan sampah di Indonesia. Deputi kementerian untuk Urusan Maritim dan Sumber Daya Alam Vivi Yulaswati, mengatakan, Selasa (10/10/2023), limbah makanan menyumbang 40 persen dari total limbah pada tahun 2022. Sementara itu, di tahun yang sama, prevalensi malnutrisi naik menjadi lebih dari 10 persen.
"Ini ironi," tegasnya, saat acara 'Hari Kesadaran Pangan Internasional Hilang dan Limbah: Tidak Ada Limbah yang Tertinggal' di Jakarta, yang diikuti secara virtual.
Kementerian melakukan studi tentang kehilangan dan pemborosan makanan dengan mitra lain di sektor prioritas kebijakan ekonomi sirkular, terutama industri makanan dan minuman. Studi tersebut menemukan bahwa rata-rata limbah makanan mencapai 184 kilogram per kapita per tahun dari tahun 2000 hingga 2019.
Jumlah limbah makanan ini mengakibatkan emisi gas rumah kaca sekitar 1,7 ribu megaton setara karbon dioksida dan kerugian hingga Rp550 triliun (sekitar 34,92 miliardolar AS) per tahun, atau setara dengan 5 persen dari produk domestik bruto Indonesia.
"Kehilangan nutrisi akibat kehilangan dan pemborosan makanan dalam 20 tahun terakhir sebenarnya bisa memberi makan sekitar 125 juta orang, atau sekitar setengah dari populasi Indonesia. Jadi, ini benar-benar ironi," kata Yulaswati.
Kehilangan dan pemborosan makanan di Indonesia diproyeksikan akan melewati 300 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2045. Dengan manajemen yang tepat, kementerian mengharapkan generasi kehilangan dan limbah makanan menurun menjadi 166 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2045.
Upaya untuk mencapai ini sedang dilakukan melalui lima arahan kebijakan. Hal yang pertama adalah mengubah perilaku orang Indonesia dengan mengajari mereka untuk tidak boros dengan membuang makanan.
Upaya selanjutnya, termasuk meningkatkan sistem pendukung makanan dan memperkuat peraturan, mencakup undang-undang, semua pedoman, standarisasi, dan optimalisasi pembiayaan.
"Beberapa komunitas telah menyarankan bahwa kita harus berbicara dengan Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan (BPOM) untuk mengeluarkan standar pelabelan tidak hanya untuk tanggal kedaluwarsa, tetapi juga untuk tanggal terbaik sebelum tanggal, yang belum kita miliki," kata Yulaswati.
Arah kebijakan keempat adalah memanfaatkan limbah makanan dari sektor produksi, pasca panen, dan konsumsi. Upaya semacam itu dapat mengurangi kehilangan dan limbah makanan dari sektor pertanian ke sektor terkait lainnya.
Arah kebijakan akhir menekankan perlunya melakukan studi tentang kehilangan dan limbah makanan. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga dan kerangka kerja strategis untuk 20 tahun ke depan.
"Kami berharap bahwa upaya ini menerima dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan pendekatan komprehensif ekonomi sirkular di sektor makanan dan minuman," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
