REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan dari UN Women, entitas PBB yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memperingatkan bahwa 158,3 juta perempuan dan anak perempuan dapat menghadapi kemiskinan pada tahun 2050 sebagai dampak dari perubahan iklim.
Bertajuk "Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2023" laporan ini menggarisbawahi bahwa perubahan iklim akan memperburuk kerentanan perempuan terhadap kemiskinan dan kelaparan, sehingga menyoroti pentingnya investasi lebih lanjut dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam paket stimulus SDG yang komprehensif dipercaya akan membantu mengurangi jumlah perempuan yang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem dari 158,3 juta menjadi 43,3 juta.
"Namun, dampaknya masih akan lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dapat dicapai jika dunia mengatasi perubahan iklim sekarang juga, sebelum perubahan iklim menjadi lebih buruk secara eksponensial," demikian kata UN Women seperti dilansir Arab News, Selasa (14/11/2023).
Laporan tersebut juga menyoroti peningkatan kerawanan pangan yang diproyeksikan dapat berdampak pada 236 juta perempuan dan anak perempuan, dibandingkan 131 juta laki-laki dan anak laki-laki. Ini menunjukkan bagaimana rencana aksi iklim nasional atau NDC berbagai negara masih belum mengacu pada keseteraan gender.
Sebuah tinjauan terbaru PBB terhadap NDC menemukan bahwa hanya 55 yang memiliki langkah-langkah adaptasi iklim yang spesifik dan mengacu pada kesetaraan gender. Lalu hanya 23 yang mengakui perempuan sebagai agen perubahan dalam mempercepat kemajuan dalam komitmen iklim.
“Rencana dan upaya multisektoral untuk merespons perubahan iklim harus memprioritaskan perempuan dan anak perempuan yang paling berisiko,” kata laporan tersebut.
Pada tahun 2050, UN Women juga memproyeksikan bahwa 70 persen populasi perempuan global atau sekitar 3,3 miliar perempuan dan anak perempuan, akan tinggal di daerah perkotaan. Dengan kondisi saat ini, sepertiga atau sekitar 1,05 miliar perempuan dan anak perempuan diperkirakan akan tinggal di daerah kumuh, permukiman informal, atau menghadapi kondisi perumahan yang tidak memadai.
Laporan ini menyerukan pendekatan kolaboratif untuk mengatasi tantangan permukiman kumuh, yang membutuhkan sekitar 6 triliun dolar AS investasi publik dan swasta.
"Lebih banyak lagi yang dibutuhkan di bidang konservasi, kesiapsiagaan bencana, adaptasi dan ketahanan, termasuk memperluas akses perempuan terhadap kesehatan yang berkualitas, pendidikan, peluang ekonomi dan informasi," kata laporan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika