Ahad 03 Dec 2023 18:11 WIB

Luhut Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pembiayaan Atasi Krisis Iklim

JETP merupakan sebuah kemitraan transisi energi bersih senilai 20 miliar dolar AS.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pesan video di COP28, Dubai, UEA, Sabtu (2/1/2023).
Foto: (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pesan video di COP28, Dubai, UEA, Sabtu (2/1/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya kolaborasi pembiayaan antara negara maju dan negara berkembang untuk mengatasi krisis iklim.

Dalam pesan video yang ditampilkan di ajang COP28 di Dubai, UEA, Sabtu (2/12), Luhut mengungkapkan hal tersebut dalam sesi pembahasan perkembangan terbaru dari Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.

Baca Juga

“Sekali lagi saya hanya ingin menekankan bahwa menurut saya, kolaborasi antara negara berkembang dan negara maju sangat penting dalam program ini,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Ahad (3/12/2023).

JETP sendiri merupakan sebuah kemitraan transisi energi bersih senilai 20 miliar dolar AS yang melibatkan Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris.

 

“Peluncuran Rencana dan Kebijakan Investasi Komprehensif (CIPP) JETP menandai tonggak sejarah komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis iklim. Hal ini juga menunjukkan kolaborasi antara Indonesia sebagai negara berkembang dan negara maju,” ujar Luhut.

Luhut juga meminta dunia internasional untuk tidak melakukan pendekatan “business as usual” terkait pendanaan iklim. Model bisnis biasa yang menuntut pengembalian modal akan membebani negara-negara berkembang. Sayangnya, pendanaan iklim yang tersedia saat ini sebagian besar mengadopsi pendekatan tersebut.

“Kita perlu menemukan cara yang lebih baik untuk memobilisasi dan berbagi teknologi dan modal, sehingga negara-negara berkembang dapat terus tumbuh dan berkembang," ungkap Luhut.

Sementara itu, Deputi Utusan Khusus untuk Iklim untuk Amerika Serikat John Kerry mengatakan bahwa tidak ada satu pendekatan solusi yang umum, karena yang dibutuhkan adalah pendekatan solusi yang telah disesuaikan.

“Saya pikir JETP telah benar-benar menunjukkan melalui proses perencanaan investasi dan melalui dialog bahwa solusi ini, dan transisi energi ini harus dilakukan kasus per kasus,” ujarnya.

Group Chief Executive Standard Chartered Bill Winters menjelaskan bahwa pemerintah dan sektor keuangan harus bersatu untuk membantu dalam memfasilitasi aliran investasi ke pasar negara berkembang.

“Kami hadir untuk membantu klien kami mencapai kemajuan tersebut. Kami menghubungkan mereka dengan arus investasi lintas batas. Kami merancang bentuk-bentuk keuangan berkelanjutan yang baru dan inovatif. Dan kami memberikan layanan konsultasi kelas dunia melalui tim klien kami dengan penuh dedikasi,” tambahnya.

Utusan Khusus Presiden dalam Global Blended Finance Alliance Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa JETP memberikan peluang untuk melakukan terobosan dalam pendanaan iklim.

“Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan kerangka jalur transisi yang holistik, hal ini perlu diimbangi dengan pembiayaan yang sesuai dengan tujuan dan pendanaan dari IPG serta dari pihak swasta," ujar mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia itu.

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement