REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Human Climate Horizons, sebuah kolaborasi antara Program Pembangunan PBB dan Program Iklim Lab Dampak, merilis informasi terbaru yang menunjukkan peningkatan banjir di tiap pesisir pada abad ini. Hal tersebut akan menyebabkan lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia berada pada jalur perluasan dataran banjir.
Di pesisir seluruh AS, data baru menunjukkan bahwa lahan yang menjadi rumah bagi lebih dari 260 ribu warga Amerika berisiko mengalami peningkatan banjir dalam 20 tahun ke depan. Jumlah orang yang berisiko di seluruh dunia diperkirakan akan bertambah lima kali lipat pada akhir abad ini, jika negara-negara terus melanjutkan emisi gas rumah kaca globalnya.
Melansir CBS News, Senin (11/12/2023), timnya melakukan perjalanan ke komunitas Svalbard, Norwegia, tempat paling utara dunia dan paling cepat mengalami pemanasan global. Apa yang dipelajari para ilmuwan di sana dapat membantu orang Amerika memahami perubahan yang terjadi di Amerika Serikat.
Saat Arktik memanas, hal ini menambah kenaikan permukaan air laut di sepanjang pantai dan ketidakstabilan di atmosfer, yang berkontribusi terhadap peristiwa cuaca ekstrem. “Efek kenaikan permukaan air laut akan membahayakan kemajuan pembangunan manusia selama beberapa dekade di wilayah pesisir yang padat penduduknya,” kata Direktur Kantor Laporan Pembangunan Manusia UNDP, Pedro Conceição.
Data tersebut menunjukkan bahwa risiko paling ekstrem dari hilangnya lahan dan infrastruktur penting di seluruh dunia akan terjadi di Amerika Latin, Karibia, Pasifik, dan negara-negara kepulauan kecil (termasuk ratusan kota berpenduduk padat seperti Rio de Janeiro, Brasil, dan Sydney, Australia).
Namun, proyeksi ini bukan merupakan kesimpulan yang sudah pasti, sebaliknya, proyeksi ini dapat menjadi katalis untuk mengambil tindakan.
“Tindakan yang cepat dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi, akan mempengaruhi seberapa cepat dan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat pesisir,” kata Direktur Asosiasi Climate Impact Lab, sebuah kelompok kolaboratif ilmuwan dan peneliti yang mengukur dampak perubahan iklim di dunia nyata, Hannah Hess.
Emisi karbon dioksida dari mobil dan pabrik merupakan penyebab utama perubahan iklim. Mereka menghangatkan bumi, mencairkan gletser dan lapisan es, serta menaikkan permukaan laut. Untuk diketahui, 42 persen kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh pemanasan air laut, yang meluas seiring dengan meningkatnya suhu.
Menurut WCRP Global Sea Level Budget Group, di mana 21 persen berasal dari pencairan gletser di seluruh dunia dan 23 persen berasal dari mencairnya lapisan es di Greenland dan Antartika. Akibatnya, proyeksi kenaikan permukaan laut AS dari Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS mengantisipasi kenaikan 10 sampai 14 inci di Pantai Timur, 14 sampai 18 inci di Pantai Teluk, dan 4 sampai 8 inci di Pantai Barat selama 30 tahun ke depan.
“Apa yang terjadi di Arktik tidak hanya terjadi di Arktik,” kata Ahli Glasiologi Institut Kutub Norwegia, Jack Kohler. Ia mempelajari mencairnya gletser di Svalbard, sekelompok pulau di dekat Kutub Utara.
“Jika Anda tinggal di Florida, Anda sudah melihat dampak kenaikan permukaan laut. Ada banyak gambar air pasang yang sangat tinggi, yang tidak disebabkan oleh badai atau apa pun, dan hal ini terjadi karena permukaan air laut terus meningkat,” kata dia.
Data baru ini juga menunjukkan bahwa banyak wilayah pesisir rendah di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara mungkin menghadapi banjir permanen. Menurut UNDP, hal ini merupakan bagian dari tren mengkhawatirkan yang dapat berdampak negatif terhadap kemajuan ekonomi di negara-negara kurang berkembang.
Menurut data terbaru, perubahan iklim diperkirakan akan menenggelamkan sebagian besar daratan di Bahama, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Maladewa, Kepulauan Marshall, Turks dan Caicos, Tuvalu, dan Seychelles pada tahun 2100.
“Saya punya kolega di seluruh dunia yang melakukan hal serupa dan mereka semua melihat hal yang sama,” kata Kohler tentang pengukuran pencairan gletser yang memicu kenaikan permukaan laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika