Selasa 27 Feb 2024 14:21 WIB

Ekonom Australia Usulkan Pajak Produksi Bahan Bakar Fosil

Pajak bahan bakar fosil bisa kumpulkan dana hingga 100 miliar dolar Australia.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Nora Azizah
Ekonom mengusulkan pajak atas produksi bahan bakar fosil di Australia.
Foto: www.freepik.com
Ekonom mengusulkan pajak atas produksi bahan bakar fosil di Australia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom terkemuka Australia, Ross Garnaut dan Rod Sims, telah mengguncang perdebatan kebijakan karbon di Australia, dengan mengusulkan pajak atas produksi bahan bakar fosil di negara tersebut. Mereka mengklaim bahwa pajak ini dapat mengumpulkan 100 miliar dolar Australia pada tahun pertama dan menempatkan Australia di garis depan revolusi rendah karbon.

Proposal ini telah ditolak oleh pemerintah federal dan Partai Nasional, serta kelompok-kelompok bisnis dan industri bahan bakar fosil. Partai Hijau telah memberikan dukungan mereka di belakang gagasan tersebut.

Baca Juga

Garnaut dan Sims menyebut proposal mereka sebagai retribusi (levy). Namun pada dasarnya ini adalah pajak, yang diterapkan pada satu sektor ekonomi: eksportir bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas, serta importir minyak dan diesel.

Sejarah politik Australia baru-baru ini menunjukkan bahwa jalan menuju pajak karbon tidaklah mulus. Namun, ketika negara-negara lain berlomba untuk merestrukturisasi ekonomi mereka sejalan dengan masa depan rendah karbon, Australia berisiko tertinggal. Apakah akan memberlakukan pajak besar yang membentuk ekonomi atas bahan bakar fosil adalah sebuah pembicaraan yang harus dilakukan oleh Australia.

 

Garnaus dan Sims mempresentasikan rencana tersebut kepada National Press Club pekan ini. Hal ini melibatkan retribusi solusi karbon yang diterapkan pada semua lokasi ekstraksi bahan bakar fosil di Australia (sekitar 105 lokasi), dan pada semua impor bahan bakar fosil ke Australia. Pajak ini mungkin akan dihitung berdasarkan emisi yang dihasilkan ketika bahan bakar tersebut dibakar.

“Hasil yang diperoleh pada tahun pertama dari retribusi ini akan mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS. Uang tersebut dapat digunakan untuk percepatan ekspansi energi terbarukan di Australia, serta mensubsidi pengembangan manufaktur rendah karbon untuk produk-produk seperti baja dan aluminium,” kata Garnaut dan Sims, seperti dilansir Phys, Selasa (27/2/2024).

Dana tersebut juga dapat digunakan untuk meringankan biaya hidup konsumen, seperti keringanan tagihan energi dan penghapusan cukai bahan bakar bensin dan solar. Garnaut menilai, transisi global menuju zero-carbon merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan Australia.

"Kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup setelah satu dekade stagnasi. Negara-negara lain tidak memiliki sumber daya energi angin dan matahari, lahan untuk memanfaatkannya, serta lahan untuk menanam biomassa secara berkelanjutan sebagai alternatif dari minyak bumi dan batu bara untuk pembuatan bahan kimia,” jelas Garnaut.

"Dalam ekonomi zero-carbon, Australia adalah lokasi yang secara ekonomi alami untuk memproduksi sebagian besar produk yang saat ini dibuat dengan emisi karbon yang besar di Asia Timur Laut dan Eropa,” tambah dia.

Dan seperti yang juga diuraikan oleh Garnaut dalam pidatonya, perubahan iklim mengancam ekonomi Australia, yang masih sangat bergantung pada ekspor bahan bakar fosil.

Lantas apakah pungutan tersebut merupakan ide yang baik? Emisi karbon dioksida menyebabkan pemanasan global, yang merusak planet Bumi dan manusia. Tujuan dari pajak karbon, atau retribusi, adalah untuk memastikan perusahaan penghasil polusi membayar kerusakan yang mereka timbulkan. Secara teori, pajak membuat proses produksi yang menimbulkan polusi menjadi lebih mahal daripada alternatifnya, sehingga mengurangi permintaan akan produk tersebut.

Dunia, termasuk Australia, telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2050. Ini adalah tugas yang besar dan semua pihak harus bertindak cepat. Para ekonom secara luas setuju bahwa pajak karbon adalah cara yang paling efisien dan paling murah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi, usulan ini merupakan kebijakan yang masuk akal.

Australia menerapkan harga karbon, atau pajak, dari tahun 2012 hingga 2014. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Partai Buruh, namun dicabut oleh pemerintahan Koalisi Abbott. Kebijakan ini berhasil: analisis menunjukkan bahwa emisi di pasar listrik nasional Australia akan menjadi 11 juta hingga 17 juta metrik ton lebih tinggi tanpa adanya kebijakan tersebut.

Tentu saja, ide kebijakan yang baik tidak selalu membuahkan hasil. Setelah lebih dari satu dekade perang iklim di Australia, istilah pajak karbon masih belum bisa diterima secara politis.

Tidak mengherankan jika rencana yang diusulkan minggu ini langsung ditolak oleh Partai Buruh dan Partai Nasional. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penolakan keras dari kelompok-kelompok bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri Australia.

Di sisi lain, menetapkan harga karbon bukanlah kebijakan yang baru. Banyak negara yang melakukannya, baik sebagai pajak langsung atau skema perdagangan emisi.

Khususnya, mulai tahun 2026, tarif Uni Eropa untuk impor intensif karbon akan mulai berlaku. Dikenal sebagai "carbon border adjustment mechanism", ini berarti para importir harus melaporkan dan membayar emisi yang dihasilkan saat memproduksi barang-barang seperti besi dan baja.

Kebijakan ini dirancang untuk menyamakan kedudukan bagi para produsen Uni Eropa yang harus membayar denda atas polusi yang mereka hasilkan. Impor dari negara-negara yang menerapkan harga karbon akan dibebaskan dari tarif.

Bagaimanapun, retribusi karbon seperti yang diusulkan oleh Garnaut dan Sims adalah pendekatan yang sangat masuk akal untuk mencapai net zero. Adapun perdebatan yang muncul karenanya adalah hal yang penting yang perlu dilalui.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement