Kamis 21 Sep 2023 12:10 WIB

Masih Sepi Peminat, Insentif Fiskal Eksplorasi Geotermal akan Dievaluasi

Aturan evaluasi terkait insentif fiskal eksplorasi panas bumi belum menarik investor.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Nora Azizah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan evaluasi terkait insentif fiskal eksplorasi panas bumi.
Foto: Dok Pertamina
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan evaluasi terkait insentif fiskal eksplorasi panas bumi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan evaluasi terkait insentif fiskal eksplorasi panas bumi. Ini dilakukan karena hingga saat ini aturan tersebut belum menarik antusiasme para investor. 

"Nanti kita evaluasi bareng-bareng saja seperti apa yang bisa mendorong investasinya dan bagi kita juga bisa untuk green energy dan ini bagus untuk climate change," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Baca Juga

Ia mengatakan, evaluasi terkait insentif eksplorasi panas bumi akan dilakukan karena kebutuhan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) semakin tinggi. Apalagi, kata dia, masih banyak potensi energi panas bumi Indonesia yang belum tereksplor. Menurut Febrio, saat ini pemerintah telah memberikan insentif berupa skema biaya pengembalian sekitar 50 sampai 100 persen untuk eksplorasi panas bumi government drilling. 

"Ini nanti kita lihat kebutuhan yang optimal dan efektifnya seperti apa," kata dia.

 

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa insentif eksplorasi panas bumi belum bisa menarik antusiasme para pelaku usaha.

"Ekplorasi insentif panas bumi pendanaanya sudah ada, tapi memang belum terlihat ada antusiasme dari pengusaha," ujar Direktur Jenderal EBTKE Kemen ESDM, Dadan Kusdiana.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement