Rabu 26 Mar 2025 07:30 WIB

Presiden COP30 Upayakan Pendanaan Iklim untuk Negara Miskin

COP30 juta mendorong sektor swasta berkontribusi lebih banyak dalam aksi iklim.

Rep: Lintar Satria/ Red: Satria K Yudha
Pendanaan iklim (ilustrasi). COP30 Brasil bakal mendorong pendanaan iklim untuk negara-negara miskin.
Foto: www.freepik.com
Pendanaan iklim (ilustrasi). COP30 Brasil bakal mendorong pendanaan iklim untuk negara-negara miskin.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Presiden Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil Andre Correa do Lago mengatakan pertemuan iklim tahun ini bertujuan membela aksi iklim terhadap tantangan geopolitik. Tujuan lainnya adalah mendorong sektor swasta berkontribusi lebih banyak dalam aksi iklim.

Correa do Lago merupakan diplomat veteran yang lama berkecimpung di bidang perubahan iklim. Ia ditunjuk sebagai Presiden COP30 pada November 2024. Correa do Lago berjanji untuk mengampanyekan pendanaan iklim yang lebih banyak untuk negara-negara miskin.

Baca Juga

Correa do Lago mengatakan COP30 merupakan kesempatan untuk meningkatkan dan membela perjanjian-perjanjian iklim yang sudah dibentuk kerja sama-kerja sama dan negosiasi selama bertahun-tahun. Ini sebagai upaya untuk mengatasi "krisis global" yang dirasakan semua negara.

"Ini zaman dengan tantangan geopolitik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang berat, kami harus memperkuat multilateralisme," kata Correa do Lago di Dialog Iklim Petersberg, seperti dikutip dari France24, Rabu (24/3/2025).

COP30 yang digelar di Kota Belem, Amazon menandai 10 tahun Perjanjian Paris. Tapi juga dibayangi keluarnya Amerika Serikat (AS) dari inisiatif tersebut dan komitmen iklim lainnya.

Terdapat kekhawatiran perubahan iklim tersingkir dari pembahasan internasional karena besarnya tekanan dari isu ekonomi dan kepentingan nasional.

Kesepakatan pendanaan iklim yang dicapai pada COP29 lalu di Azerbaijan dinilai tidak memadai. Sementara upaya konservasi global mandek, termasuk negosiasi untuk mencapai perjanjian polusi plastik. Perusahaan-perusahaan juga menarik kembali janjinya untuk mengurangi jejak karbon.  

Tanpa menyebutkan negara tertentu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan Perjanjian Paris akan kembali menghadapi tekanan. "Siapa pun yang mengabaikan aksi iklim di masa penuh guncangan ini dengan menyebutnya mahal, memberatkan atau berlebihan, tidak perlu diperhitungkan," katanya.

Correa do Lago mengatakan pemerintah harus melakukan bagian mereka dalam upaya global ini dengan memasang target 2030 yang lebih kuat untuk memangkas emisi gas rumah kaca domestik.

Sebagian besar negara termasuk penghasil emisi utama Cina, Eropa, dan India melewatkan tenggat waktu penyerahan rencana dan target pemangkasan emisi yang ditetapkan sendiri (NDC) ke PBB pada bulan Februari lalu.

Corre do Lago mengatakan dunia usaha juga memiliki peran penting dan harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengubah perekonomian global menuju masa depan rendah karbon. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement