REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Tuan rumah Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) pada November mendatang, Brasil, khawatir kian banyak bisnis yang ragu untuk datang ke pertemuan tersebut. Terutama karena sikap pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada isu lingkungan.
Chief Executive Officer COP30 Ana Toni mengakui sejumlah perusahaan berpikir ulang untuk melakukan transisi ke energi bersih karena sikap pemerintah-pemerintah yang menciptakan ketidakpastian. Serangan Trump terhadap pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan perang tarifnya diperkirakan dapat memperlambat transisi energi.
Bank-bank seperti HSBC dan Barclays keluar dari Aliansi Sektor Perbankan untuk Perubahan Iklim (NZBA) karena khawatir dengan respon negatif pemerintah Trump. Sebelum Trump dilantik sejumlah perusahaan teknologi juga diam-diam menurunkan ambisi iklimnya.
Mereka lebih memprioritaskan pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) yang boros energi. Sejumlah bisnis juga mendiamkan inisiatif iklim mereka karena takut akan reaksi negatif dari pemerintah Trump.
Dengan kondisi ini dikhawatirkan semakin sedikit pemimpin bisnis yang akan menghadiri COP30. Pada Jumat (29/8/2025) kemarin tim COP30 menulis surat ke para pemimpin bisnis untuk "maju dan tidak mundur" dan datang ke Belem di mana pertemuan tersebut digelar meski masih ada tantangan "logistik dan ketidakpastian sistemik."
"Kami sangat khawatir bahwa kondisi pendukung harus tersedia agar sektor swasta juga bisa berkontribusi di bidang yang mereka kuasai, yaitu menghadirkan teknologi, menghadirkan inovasi, dan mempercepat proses dekarbonisasi," kata Toni seperti dikutip dari Sky News, Sabtu (30/8/2025).
Pada Agustus lalu, harga saham perusahaan pengembang PLTB asal Denmark anjlok setelah Amerika Serikat menghentikan proyek ladang angin Rhode Island. Sementara Partai Konservatif Inggris dan Partai Reformasi juga menyerang agenda nol emisi. Namun, menurut Toni, tidak ada alasan untuk panik.
“Karena kami bisa melihat bahwa transisi itu tak terelakkan,” ujarnya.
Ia merujuk kemajuan besar industri transisi energi di Cina, India, Eropa, dan Brasil. Sementara itu mengenai keluarnya AS dari proses COP, ia mengatakan, “198 negara dikurangi satu bukan berarti nol.
"Dan kami akan menaruh semua upaya kami bekerja dengan 197 negara yang ingin maju dan melindungi rakyatnya," katanya.
Toni mengatakan sampai saat ini aksi iklim tidak hanya masih menjadi tren tapi juga keharusan. Terutama semakin banyaknya bencana yang menunjukkan kenyataan krisis iklim.
“Kita sedang melalui krisis iklim besar, bila Anda bukan bagian dari solusi, berarti Anda bagian dari masalah. Perusahaan-perusahaan memahami itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika