REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Brasil mengatakan upaya menahan pemanasan global berisiko menghadapi "tiga dampak negatif" dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Hal ini disampaikan Brasil dengan kapasitasnya sebagai tuan rumah Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) bulan November mendatang.
Trump kembali menarik AS dari Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim, menggelar perang dagang dengan Kanada, Cina dan Meksiko serta mengubah kebijakan AS terhadap perang di Ukraina. Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Brasil Marina Silva mengatakan, semakin rumitnya geopolitik yang dicirikan gejolak dan tarif dagang, berisiko mengganggu kemajuan dalam upaya menahan perubahan iklim.
"Gejolak geopolitik dapat menguras sumber daya. Kita menghadapi tiga dampak negatif karena semakin lemahnya tindakan, semakin rendahnya dana, yang menghasilkan semakin lemahnya kerja sama antara negara," kata Silva dalam pertemuan di India, Kamis (6/3/2025).
Brasil akan menggunakan posisinya sebagai tuan rumah COP30 untuk mendorong multilateralisme dan menghormati ilmu pengetahuan. Pernyataan ini tampaknya sebagai respons atas langkah-langkah Trump.
Silva mengatakan sejak Trump memprioritaskan Amerika Serikat dibanding membantu mengatasi masalah global dan memberikan bantuan, negara-negara lain mungkin merasa mereka perlu mengatur ulang alokasi anggarannya ke bidang-bidang seperti pertahanan.
Ia meragukan kesepakatan yang dicapai pada pertemuan puncak COP tahun lalu untuk melipatgandakan pembiayaan untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi dampak perubahan iklim menjadi 300 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2035. Ia mengatakan hal itu "tidak dapat dianggap remeh".
Silva juga mengatakan perang dagang berdampak buruk bagi semua orang dan hanya bermanfaat bagi politik jangka pendek. "Dalam jangka panjang, hal itu dapat menyebabkan inflasi, dapat menyebabkan penurunan popularitas, masyarakat tidak akan mendukung jika rumah mereka terbakar, jika hal itu berdampak pada ketahanan pangan mereka karena inflasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika